Infotaiment

Bupati Bojonegoro Minta OPD Bergerak Cepat Atasi Stunting

aksesadim01
8893
×

Bupati Bojonegoro Minta OPD Bergerak Cepat Atasi Stunting

Sebarkan artikel ini
IMG 20260326 WA0024

BOJONEGORO – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menekan angka stunting kembali ditegaskan secara serius.

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, mengingatkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif semata, tetapi harus berbasis data akurat dan berdampak langsung di lapangan.

Pesan tegas tersebut disampaikan saat membuka Forum Pra Musrenbang Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Kamis (26/03/2026).

Dalam arahannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menekankan tiga prinsip utama yang wajib menjadi pegangan seluruh pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga tenaga kesehatan.

Pertama, seluruh program harus disusun dan dijalankan berdasarkan data yang valid.

Ia menegaskan bahwa tanpa data yang akurat, intervensi yang dilakukan berpotensi tidak tepat sasaran.

Kedua, perhatian serius harus diberikan pada kualitas air bersih.

Menurutnya, faktor ini sering diabaikan padahal memiliki pengaruh besar terhadap kasus stunting.

Bupati bahkan mengungkap temuan di wilayah pegunungan, di mana kebutuhan gizi anak sebenarnya sudah terpenuhi melalui konsumsi sayuran.

Namun, kualitas air tanah yang buruk ditandai dengan kadar Total Dissolved Solids (TDS) di bawah standar justru menjadi pemicu masalah kesehatan.

“Stunting bukan hanya soal makanan, tapi juga lingkungan. Air bersih harus menjadi indikator penting. Saya minta DLH dan OPD terkait segera melakukan langkah konkret untuk memperbaiki kualitas air minum masyarakat,” tegasnya.

Ketiga, Bupati secara keras mengingatkan agar tidak ada manipulasi data di lapangan.

Dia meminta seluruh pihak menjaga integritas dalam pelaporan capaian program.

“Jangan ada laporan ABS (Asal Bapak Senang). Semua harus jujur dan berbasis data. Kalau ditemukan pelanggaran, akan saya tindak tegas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Bojonegoro, Helmi Elisabeth, menjelaskan bahwa forum Pra Musrenbang ini merupakan bagian dari mandat nasional melalui aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.

Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program lintas sektor sebelum dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang Kabupaten yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Maret 2026.

Melalui forum ini, diharapkan lahir program prioritas yang terintegrasi, mencakup sektor kesehatan, sanitasi, ketahanan pangan, hingga perlindungan sosial.

Semua itu demi menciptakan generasi Bojonegoro yang sehat, unggul, dan bebas stunting. (er)