BOJONEGORO – Kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kilogram di Kabupaten Bojonegoro memicu keresahan masyarakat.
Hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama pihak terkait pada Rabu (18/3/2026) hingga Jumat (20/3/2026) sebelum Lebaran lalu justru mengungkap berbagai persoalan serius, mulai dari distribusi tersendat hingga dugaan permainan oknum di lapangan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mengakui kondisi ini dipengaruhi sejumlah faktor yang saling berkaitan dan berdampak langsung pada masyarakat kecil.
Keterlambatan distribusi disebut sebagai pemicu awal krisis. Cuaca buruk dan gelombang tinggi menghambat kapal pengangkut LPG untuk bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak.
Akibatnya, pasokan ke tingkat Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) hingga pangkalan tersendat.
Kondisi ini membuat stok LPG di lapangan menipis dan tidak mampu memenuhi lonjakan kebutuhan masyarakat Bojonegoro.
Menjelang Idul Fitri, konsumsi LPG meningkat tajam, kebutuhan rumah tangga untuk sahur dan berbuka, tradisi megengan, hingga maraknya pedagang musiman menjadi pemicu lonjakan permintaan.
Namun, situasi ini justru memperparah kondisi di lapangan.
Masyarakat Bojonegoro yang kesulitan mendapatkan LPG mulai melakukan pembelian berlebih (panic buying), yang semakin mempercepat kelangkaan.
Temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan praktik tidak sehat dalam distribusi LPG.
Sejumlah pangkalan diduga menjual LPG di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.000.
Tak hanya itu, ada indikasi kerja sama antara oknum pangkalan dengan sopir truk untuk menyalurkan LPG ke pengecer dengan harga lebih tinggi.
Akibatnya, masyarakat Bojonegoro terpaksa membeli LPG di luar pangkalan dengan harga yang jauh lebih mahal.
Bahkan, di Bojonegoro ditemukan praktik penjualan bersyarat, di mana warga harus membeli barang lain agar bisa mendapatkan LPG.
Meski Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengklaim telah melakukan sidak bersama tim gabungan, fakta di lapangan menunjukkan praktik pelanggaran masih terjadi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan dan distribusi LPG bersubsidi yang seharusnya tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengusulkan penambahan kuota LPG sebesar 10 persen dari kebutuhan tahunan.
Namun, langkah ini dinilai belum mampu menjawab persoalan mendasar, terutama terkait distribusi dan pengawasan.
Distribusi non reguler yang telah dilakukan juga belum sepenuhnya meredam kelangkaan di tingkat masyarakat.
Pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, mulai dari pemutusan hubungan usaha hingga proses hukum.
Namun, di tengah maraknya dugaan pelanggaran di lapangan, langkah tersebut dinilai masih belum memberikan efek jera.
Di tengah situasi ini, masyarakat kecil menjadi pihak paling terdampak.
Sulitnya mendapatkan LPG dengan harga terjangkau menambah beban ekonomi, terutama menjelang hari besar keagamaan.
Jika tidak segera ditangani secara serius dan menyeluruh, krisis LPG ini berpotensi terus berulang dan semakin merugikan masyarakat. (Er)
