BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro semakin serius merealisasikan proyek strategis Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang kemacetan sekaligus pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pemaparan hasil Studi Kelayakan (Feasibility Study) pembangunan JLS terintegrasi flyover oleh tim Pusat Kajian LKFT Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Rabu (18/2/2026), di Ruang Angling Dharma.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa pembangunan JLS harus mengedepankan prinsip penyelesaian masalah secara konkret tanpa pemborosan anggaran.
Menurutnya, desain infrastruktur tidak perlu berlebihan, namun tetap memiliki nilai fungsi jangka panjang.
“Kita dorong konsep efisien dan minimalis, tetapi tetap visioner. Struktur dan layout jalur harus dihitung detail untuk efisiensi lahan dan konstruksi,” tegasnya.
Pendekatan ini dinilai penting agar proyek tidak hanya menjadi solusi kemacetan sesaat, tetapi juga menopang perkembangan ekonomi Bojonegoro dalam beberapa dekade ke depan.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro, Chusaifi Ifan, menjelaskan bahwa setelah studi kelayakan rampung pada 2025, proyek JLS akan memasuki fase lanjutan pada 2026.
Tahapan tersebut meliputi,
penyusunan Detailed Engineering Design (DED), dokumen pengadaan tanah, AMDAL dan ANDALALIN.
Seluruh proses akan berjalan bersamaan agar target percepatan proyek tetap terjaga.
JLS direncanakan berada di sisi selatan rel kereta api. Karena akses masuk kota dari arah selatan harus melewati perlintasan rel, maka desainnya terintegrasi dengan flyover, terutama untuk mengakomodasi kendaraan bermuatan besar agar tidak lagi masuk ke pusat kota.
Tim akademisi yang dipimpin Prof. Ali Awaluddin dari UGM memaparkan analisis teknis, sosial, ekonomi, hingga lingkungan dalam proyek ini.
Hasil pemodelan menunjukkan JLS berpotensi signifikan mengurangi volume kendaraan berat di pusat kota, khususnya di titik-titik rawan macet seperti, Bundaran Jetak, Simpang Proliman Kapas.
Kedua titik tersebut selama ini menjadi simpul kepadatan akibat tingginya arus kendaraan berat dan minimnya fasilitas penunjang seperti rest area.
Dengan adanya jalur lingkar selatan terintegrasi flyover, distribusi kendaraan logistik diharapkan tidak lagi membebani kawasan perkotaan.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, menyatakan dukungan penuh terhadap proyek JLS.
Namun, ia memberikan sejumlah catatan strategis agar pembangunan tetap berpihak pada masyarakat.
1. Efektivitas Lahan: Mengingat pesan Presiden terkait perlindungan lahan produktif, DPRD meminta agar proses pembebasan lahan dikonsultasikan secara mendalam agar tidak mengganggu produktivitas pertanian.
2. Dampak Ekonomi Lokal: Pembangunan harus memberikan akses ekonomi bagi masyarakat sekitar jalur yang terdampak, bukan justru mematikan usaha warga.
3. Manajemen Arus: Penentuan titik pintu masuk dan keluar JLS harus dihitung secara akurat agar tidak menimbulkan titik kemacetan baru.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Ketua Komisi D DPRD, kepala OPD, serta berbagai pemangku kepentingan.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Jalan Lingkar Selatan terintegrasi flyover ini diproyeksikan menjadi solusi strategis jangka panjang untuk
mengurangi kemacetan dalam kota, mengalihkan kendaraan berat dari pusat kota, mempercepat distribusi logistik, mendorong pemerataan ekonomi wilayah selatan Bojonegoro.
Proyek ini menjadi salah satu agenda infrastruktur terbesar Pemkab Bojonegoro dalam beberapa tahun ke depan. (er)
