BOJONEGORO – Komitmen menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
RSUD Padangan resmi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025, sebuah capaian prestisius dalam reformasi birokrasi sektor pelayanan kesehatan.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam kegiatan SAKIP dan ZI Award 2025 yang digelar secara daring, Rabu (11/2/2026).
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah bersama jajaran Pemkab Bojonegoro mengikuti acara ini dari Ruang Batik Madrim, Gedung Pemkab Bojonegoro.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa reformasi birokrasi yang konsisten menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang kuat dan berintegritas.
Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar administrasi, tetapi mesin penggerak pencapaian tujuan negara yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Birokrasi unggul adalah syarat keberlanjutan peradaban. Integritas harus dijunjung tinggi dan konflik kepentingan harus dihindari. Dari 1.476 unit yang diusulkan, hanya 578 unit yang berhasil meraih predikat WBK,” jelas Rini.
Ia berharap seluruh instansi penerima penghargaan mampu menjaga konsistensi integritas, menjadi teladan bagi unit lain, serta terus berinovasi dengan orientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.
SAKIP dan ZI Award 2025 sendiri merupakan agenda nasional untuk memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI).
Tahun ini, kegiatan mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045.”
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menekankan pentingnya inovasi pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat.
“Pemerintah harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Predikat WBK ini adalah bukti komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Inspektur Kabupaten Bojonegoro melalui Irban Pencegahan Tipikor, Rahmat Junaidi, menyampaikan bahwa sejak 2021 hingga 2025, Kabupaten Bojonegoro telah berhasil meraih predikat WBK pada empat perangkat daerah, yakni Dinas Perhubungan, RSUD dr. Sosodoro Djatikoesoemo, DPMPTSP, dan RSUD Padangan.
Dia menegaskan bahwa Inspektorat terus melakukan evaluasi secara berkala, mulai dari evaluasi SAKIP, manajemen risiko, hingga pengendalian gratifikasi.
“RSUD Padangan harus membuktikan diri layak menyandang predikat WBK. Ujian akan selalu datang dari sisi pelayanan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Inovasi harus terus dilakukan dan bisa direplikasi oleh perangkat daerah lain,” ujarnya.
Direktur RSUD Padangan, dr. Ratih Wulandari, menjelaskan bahwa keberhasilan meraih WBK tidak lepas dari fokus rumah sakit pada digitalisasi pelayanan guna mewujudkan excellent service.
Salah satu inovasi unggulan yang dikembangkan adalah Rajal Cermat Plus (Rawat Jalan Cepat, Ringkas, dan Tepat Plus), dengan pemisahan depo farmasi rawat jalan dan rawat inap.
Inovasi ini mengintegrasikan pendaftaran online, rekam medis elektronik (paperless), serta resep elektronik.
“Dengan sistem ini, pasien tidak perlu antre lama. Waktu pelayanan di poli yang sebelumnya mencapai 5 jam 32 menit, kini turun drastis menjadi 2 jam 11 menit,” jelas dr. Ratih.
Dirinya menambahkan, pembangunan Zona Integritas diawali dengan komitmen seluruh pegawai melalui penandatanganan Pakta Integritas, didukung sistem pelaporan digital seperti barcode PPgrat untuk pengelolaan gratifikasi dan Whistleblowing System yang aman dan mudah diakses.
Budaya kerja SIGAP (Siap dan Tanggap) serta sikap tegas menolak segala bentuk gratifikasi menjadi nilai utama dalam pelayanan RSUD Padangan.
“Zona Integritas membawa perubahan besar pada etos kerja dan meningkatkan kepercayaan publik. Ke depan, kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat melangkah menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” pungkasnya. (er)
