KOTA BATU – Pemerintah Kota Batu terus mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah. Melalui Sosialisasi dan Musyawarah Daerah Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) yang digelar di Singhasari Resort, Selasa (30/9/2025), Pemkot Batu resmi membentuk wadah koordinasi CSR (Corporate Social Responsibility) yang lebih terstruktur, transparan, dan selaras dengan prioritas pembangunan.
Kegiatan ini diawali laporan Kepala DPMPTSP Kota Batu, Dyah Lies Tina P, kemudian sambutan Ketua DPRD Kota Batu H. M. Didik Subiyanto, serta arahan langsung dari Wali Kota Batu Nurochman.
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa regulasi nasional, seperti UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jelas mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
“Forum TJSLBU bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi ruang kolaborasi nyata. Melalui forum ini, program CSR bisa lebih tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan benar-benar mendukung visi pembangunan Kota Batu yang inklusif, sejahtera, dan berwawasan lingkungan,” tegas Wali Kota.
Forum TJSLBU Kota Batu dirancang sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, dan monitoring pelaksanaan program CSR di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, penanggulangan masalah sosial, kewirausahaan, hingga pengembangan infrastruktur dan lingkungan.
Harapannya, setiap program CSR dari perusahaan bisa disinergikan dengan RPJMD Kota Batu, sehingga dampaknya lebih terasa langsung oleh masyarakat.
Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menambahkan bahwa forum ini adalah langkah strategis untuk memperkuat arah pembangunan berbasis kolaborasi.
“Dengan adanya forum ini, pelaksanaan TJSLBU akan lebih terarah. Pemerintah bisa ikut duduk bersama membahas program prioritas. Mulai dari pembangunan, bantuan sosial, hingga beasiswa bisa ditentukan bersama. Kalau semua dilakukan dengan ikhlas, manfaatnya akan kembali berlipat,” ujarnya.
Pembentukan Forum TJSLBU menjadi tonggak penting agar peran serta badan usaha dalam pembangunan Kota Batu tidak berjalan parsial, tetapi terintegrasi dan berkesinambungan.
Kini, Pemkot Batu memiliki mekanisme yang lebih jelas untuk memastikan kontribusi sosial dan lingkungan perusahaan benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat, bukan hanya sekadar kewajiban administratif.
Dengan kolaborasi ini, Kota Batu optimis bisa memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan warganya, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. (Fur)
