BOJONEGORO – Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mengeluarkan peringatan keras kepada para kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bojonegoro.
Ia menegaskan bahwa program dengan anggaran fantastis ini bukan perkara main-main, melainkan tanggung jawab besar yang menyangkut keselamatan anak-anak Bojonegoro.
Dalam rapat koordinasi bersama para kepala SPPG, Kamis (25/9/2025) lalu, Nurul Azizah menegaskan bahwa dana MBG per hari mencapai Rp5 miliar. Jika dihitung setahun, jumlahnya menembus Rp1,5 triliun.
“Ini uang yang sangat besar, bukan uang kecil. Dan lotusnya ada di Bojonegoro. Jadi jangan pernah dianggap enteng. Kalau ada masalah, segera laporkan. Jangan tunggu sampai terlambat,” tegasnya dengan nada tinggi.
Wabup Nurul bahkan menyinggung kasus nyata yang baru saja terjadi di SMP Negeri 2 Balen Kenep. Sebanyak 150 siswa dikabarkan tidak masuk sekolah karena sakit usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Informasi yang beredar, penyebabnya diduga keracunan atau diare.
“Ini kejadian real, bukan cerita. Ada 150 anak sakit, tapi apakah kepala SPPG melaporkan ke Pemkab, tidak sama sekali. Kalau suatu saat ada korban jiwa, siapa yang bertanggung jawab,” serunya.
Ia menegaskan bahwa kepala SPPG tidak bisa lepas tangan. Mereka wajib melakukan verifikasi, monitoring, dan segera melaporkan jika ada masalah.
“Jangan coba-coba ditutup-tutupi. Jangan dibuat seolah-olah bisa ditangani sendiri. Ini serius karena menyangkut nyawa anak-anak Bojonegoro,” tambahnya.
Nurul Azizah menegaskan, mulai hari ini semua kepala SPPG wajib menyampaikan laporan perkembangan program MBG secara rutin setiap minggu.
Hal ini untuk memastikan program benar-benar berjalan sesuai standar, aman, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.
“Para Ketua SPPG saya kumpulkan bukan untuk omon omon. Ini alarm, peringatan keras. Jangan sampai diulangi lagi. Saya minta laporan mingguan, mulai sekarang,” tegasnya.
Menurut Nurul, anggaran MBG bukan berasal langsung dari uangnya BGN, melainkan hasil pemotongan dana transfer pemerintah kabupaten.
Artinya, uang tersebut adalah hak masyarakat Bojonegoro yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab.
“Ini uang rakyat. Jangan sampai masyarakat jadi korban karena kelalaian kita. Ingat, sekali salah langkah, dampaknya bisa fatal,” tandasnya.
Peringatan keras Wabup ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemkab Bojonegoro tidak akan segan menindak jika ada pelanggaran serius dalam pelaksanaan MBG. (yen)
