JAKARTA – Pernyataan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang bersikukuh bahwa tugas utamanya adalah menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI), bukan menelantarkan mereka di negeri orang, memicu badai kritik dari garda terdepan pembela buruh migran.
Anwar Bobi Ma’arif, Presiden Persatuan Buruh Migran (PBM), dengan lantang menyatakan bahwa yang dibutuhkan PMI adalah perlindungan konkret, bukan sekadar klaim penempatan tanpa aksi.
“Kami muak dengan pembelaan di depan kamera, kami butuh bukti di lapangan. Terlalu banyak PMI yang dibiarkan menderita, menghadapi kekerasan, eksploitasi, bahkan kriminalisasi di negara penempatan tanpa uluran tangan negara,” tegas Bobi, suaranya sarat kekecewaan, Sabtu 29 Juni 2025.
PBM menyoroti betapa sistem penempatan PMI yang ada saat ini justru menjadi gerbang menuju penderitaan.
Tanpa pengawasan ketat dan sistem perlindungan yang solid, praktik pelanggaran hak asasi manusia merajalela.
Kasus-kasus penelantaran, kekerasan berbasis gender, hingga sistem kerja yang menjerat PMI dalam kemiskinan, masih menjadi potret buram yang tak kunjung usai.
“Jangan pernah berpikir penempatan PMI hanya sekadar proyek ekonomi. Mereka itu manusia, punya hak atas keselamatan, kesejahteraan, dan yang paling penting, masa depan yang cerah,” lanjut Bobi, menyerukan empati.
Lebih lanjut, PBM juga menyoroti modus rekrutmen yang licik dan manipulatif, kontrak kerja yang membelenggu, serta sulitnya akses bantuan hukum bagi PMI yang terjerat masalah.
“Jika negara benar-benar hadir, PMI tidak akan menjerit-jerit mencari pertolongan ke LSM atau media. Kami menuntut reformasi total pada sistem migrasi kerja, dan yang paling penting, libatkan kami, para buruh migran, sebagai subjek utama dalam setiap kebijakan,” tuntutnya.
Menanggapi dinamika terkini, termasuk kasus dugaan korupsi besar-besaran dalam penempatan tenaga kerja migran yang baru-baru ini mencuat, PBM menilai ini sebagai tamparan keras yang menunjukkan kegagalan total tata kelola migrasi yang adil.
“Kami menyerukan kepada pemerintah untuk segera menghentikan praktik eksploitasi terselubung dalam penempatan PMI. Sudah saatnya narasi perlindungan itu dijalankan, bukan hanya diucapkan,” pungkas Bobi, menutup pernyataannya dengan seruan tegas. (Dms)
