LAMONGAN – Drama panas di Desa Jubellor, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, belum juga usai. Mundurnya Mukid dari jabatan Kepala Dusun (Kasun) bukan akhir cerita justru menjadi pintu masuk terbukanya sejumlah persoalan serius yang selama ini tertutup rapat.
Mukid resmi diberhentikan dari jabatannya usai surat pengunduran dirinya disetujui oleh Camat Sugio dan Bupati Lamongan.
Namun warga bersuara bahwa pengunduran diri itu bukan semata-mata karena kehendak pribadi.
Tekanan masyarakat sudah terlanjur membuncah, terutama setelah mencuatnya kabar perselingkuhan Mukid dengan MW, istri sah seorang warga desa.
“SK pemberhentiannya sudah keluar, sekarang posisi Kasun Jubel kosong,” ungkap Sekretaris Desa Jubellor, M. Muhtadin, saat ditemui wartawan pada Minggu (11/5/2025).
Namun, badai rupanya belum berlalu. Usai kasus dugaan perselingkuhan tersebut, warga kini menyoroti pengelolaan dana pembangunan masjid yang dianggap janggal selama masa jabatan Mukid. Transparansi yang diharapkan publik seolah lenyap di tangan sang mantan Kasun.
Menurut warga, Mukid sempat mengklaim masjid memiliki utang kepada dirinya. Tapi angka yang disebut jauh dari logika panitia pembangunan.
“Kalau memang benar ada utang, mana buktinya? Kwitansi? Saksi? Jangan hanya tulisan di kertas,” kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Bukan hanya itu, warga juga membeberkan bahwa laporan keuangan dari dana PDAM dusun selama 6 tahun nyaris tak pernah ada. “Baru kemarin muncul, itu pun sekadar tulisan, tidak disertai bukti apapun,” lanjutnya.
Kekesalan warga makin menjadi ketika melihat sikap Kepala Desa Jubellor yang dianggap cuek dan membiarkan masalah mengambang tanpa kejelasan.
“Kalau kepala desa tetap diam, jangan salahkan masyarakat jika mulai hilang kepercayaan. Desa ini harusnya maju, bukan jadi tempat tumbuhnya konflik dan penyimpangan,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.
Warga kini menuntut audit menyeluruh, bukan hanya terhadap pengelolaan dana masjid, tapi juga seluruh keuangan dusun selama kepemimpinan Mukid. Bagi mereka, keterbukaan adalah harga mati untuk mengembalikan kepercayaan publik. (Bup)
