GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan ini bertema “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Didukung Tata Kelola Pemerintah yang Adaptif” dan berlangsung di ruang Putri Cempo, kantor Bupati Gresik, pada Senin (11/02/2025).
“Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 yang hadir. Ini mencerminkan rasa kebersamaan dan partisipasi kita dalam merumuskan perencanaan pembangunan untuk kemajuan Kabupaten Gresik,” kata Bupati Gresik dalam sambutannya.
Bupati menekankan pentingnya keterlibatan semua elemen masyarakat, terutama dalam penyusunan RKPD, agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Ia berharap semua peserta dapat memberikan saran dan masukan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
“Ini adalah tugas kita; program yang telah kita susun harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kita bisa melanjutkan program sosial dan infrastruktur. Semoga forum ini menjadi musyawarah yang mufakat dan dapat diterima sebagai kebutuhan masyarakat dengan satu tujuan, yaitu keikhlasan untuk masyarakat Gresik,” ujarnya.
Menurut Bupati, semua peserta FKP memiliki pandangan dan ide tentang apa yang perlu dilakukan oleh Pemkab Gresik tahun depan, berdasarkan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan dan harapan ke depan.
“Saya melihat bahwa untuk tahun depan, berdasarkan evaluasi saat ini, ada beberapa hal yang perlu terus diperhatikan dan diperkuat, terutama dalam perumusan kebijakan belanja. Saya berharap RKPD 2026 dapat menjadi pedoman pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran,” tuturnya.
Sebagai informasi, Kabupaten Gresik memiliki sembilan prioritas pembangunan yang semuanya bertujuan mendukung kebijakan Nasional Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau yang dikenal sebagai Quick Win Presiden RI Prabowo Subianto.
Kesembilan prioritas tersebut adalah: pertama, pengentasan kemiskinan yang inklusif, partisipatif, dan terarah. Kedua, pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan fiskal daerah yang didukung oleh kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi.
Ketiga, pengembangan ekologi yang didukung oleh pengembangan ekowisata, budaya, dan industri ramah lingkungan. Prioritas keempat adalah peningkatan kualitas pendidikan yang didukung oleh perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Selanjutnya, kelima, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak, dan responsif gender. Keenam, pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan. Ketujuh, penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal Gresik yang agamis.
Dan yang kedelapan adalah peningkatan kesejahteraan di sektor Agropolitan dan minapolitan. Terakhir, penguatan reformasi birokrasi didukung oleh pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap gender, serta pengembangan pemerintahan cerdas yang berbasis pada satu data pembangunan.
Dalam kesempatan ini, hadir Ketua DPRD Gresik, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Gresik, Kepala Bappeda Gresik, Kepala Dinas, serta tamu undangan lainnya. (Fs)
