BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tancap gas menyiapkan sejumlah Proyek Strategis Daerah (PSD) tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp175 miliar.
Deretan proyek ini dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat Bojonegoro, mulai dari penguatan sektor perdagangan hingga peningkatan konektivitas wilayah.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Bojonegoro Nomor 188/101/KEP/412.013/2026 yang ditetapkan pada 12 Maret 2026.
Penetapan PSD dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis daerah, sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan, proyek-proyek tersebut memiliki nilai strategis karena tidak hanya beranggaran besar, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“PSD ini dipilih karena memiliki dampak signifikan, kompleksitas tinggi, serta masuk dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan APBD. Selain itu, pelaksanaannya juga membutuhkan pengawasan khusus dari APIP, UKPBJ, hingga KPK,” jelasnya.
Sebanyak delapan proyek masuk dalam daftar prioritas pembangunan tahun depan, yakni:
Pembangunan Pasar Kota Bojonegoro – Rp80,036 miliar
Penataan Alun-Alun Bojonegoro – Rp28 miliar
Pelebaran Jalan Purwosari–Glagah – Rp21,258 miliar
Rekonstruksi Jalan Ngambon–Bobol – Rp15,957 miliar
Penggantian Jembatan Mojorejo–Tapelan (Ngraho) – Rp15,110 miliar
Rehabilitasi Masjid Jami Darussalam Bojonegoro – Rp7,852 miliar
Pelindung Tebing Sungai Desa Hargomulyo (Kedewan) – Rp4,059 miliar
Pelindung Tebing Sungai Desa Ngaglik (Kasiman) – Rp3,1 miliar
Proyek-proyek tersebut menyasar berbagai sektor penting, mulai dari infrastruktur perdagangan, ruang publik, konektivitas jalan, hingga mitigasi bencana melalui penguatan tebing sungai.
Pemkab Bojonegoro menargetkan PSD ini menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi daerah.
Infrastruktur yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas.
Bupati juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempercepat proses administrasi agar pelaksanaan proyek dapat dimulai tepat waktu.
“Percepatan ini penting agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, baik dalam bentuk fasilitas publik yang representatif maupun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Bojonegoro optimistis pembangunan yang merata di berbagai sektor akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan. (er)
